Tidak Puas Dengan PSBB,
Masyarakat Malang Raya Pilih Sumber Informasi Sosmed
Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) yang dilakukan oleh Pemerintah pusat di Malang Raya, memang dimaksudkan
untuk menekan persebaran dari virus Covid-19 yang kini memang menjadi pandemi
global. Bahkan di Indonesia, status nya sudah ditetapkan sebagai bencana
nasional non alam.
Untuk menangkap perspektif
keefektifan dan kepuasan masyarakat di
Malang Raya yang sudah melaksanakan dan merasakan PSBB, selama hampir 14 hari,
maka kami dari Kontenporer Studio mengadakan survey secara daring yang digelar
pada tanggal 26-28 Mei 2020, atau bertepatan dengan hari ke 9-11 PSBB di Malang
Raya.
Survey diikuti oleh 118 responden
yang berasal dari 5 Kecamatan di Kota Malang, 12 Kecamatan di Kabupaten Malang
dan dua Kecamatan di Kota Batu.
Dari survei tersebut, didapatkan
hasil bahwa sosialisasi PSBB sudah berjalan baik, karena semua responden sudah
bisa menjawab dengan tepat, terkait beberapa aturan dasar PSBB. Namun
menariknya, ternyata sumber informasi PSBB justru tidak didapatkan dari
informasi resmi pemerintah. Media sosial justru mendominasi sebagai referensi
responden dengan 81,4%. Sementara informasi langsung dari pemerintah seperti
iklan layanan masyarakat dan sosialisasi hanya menempati peringkat kedua dari
bawah, sebagai sumber informasi responden dengan 33,2% yang mengakui
mendapatkan informasi soal PSBB dan segala peraturannya langsung dari
pemerintah
(responden bisa memilih lebih dari satu pilihan)
Dari sudut pandang kami, situasi
ini tentu bukan situasi yang ideal. Mengingat media sosial bukanlah sumber
informasi yang kredibilitas dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan.
Sehingga tentu masih diperlukan peran serta lebih dari pemerintah, agar
masyarakat mendapatkan informasi yang cukup terkait PSBB, Pandemi dan juga masa
kenormalan baru yang akan segera kita masuki.
Apalagi dalam data kami
selanjutnya, responden merasa sudah mendapatkan informasi dan data yang cukup,
meskipun informasi, data, dan berita yang didapatkan hanya berdasar dari kabar
di media sosial. 83,1% responden mengakui cukup mudah untuk mendapatkan
informasi PSBB (dengan dominan dari media sosial).
Situasi ini tentu berbahaya,
karena berpotensi membuat banyak misleading, disinformasi, bahkan hoax di
masyarakat yang menyebar melalui media sosial.
Sekali lagi, ini perlu menjadi perhatian lebih khususnya dari pemerintah
dan pemangku kebijakan industri media di Malang Raya.
Selanjutnya, terkait dengan
tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan PSBB di Malang Raya selama hampir
dua pekan terakhir. Dalam respon penilaian linear yang kami berikan kepada
responden dengan skala 1-10, dominan responden berada di skala 1-5 dengan
terbanyak ada di skala 5 (16,9%), 1 (15,3%) 3 (14,4%), dengan persentase
kumulatif mencapai 64.1%
Dalam data yang kami kumpulkan,
persebaran tingkat kepuasan audiens atas pelaksanaan PSBB di Malang Raya
sebenarnya cukup merata. Terlihat dari prosentase yang tidak ada yang mencapai
angka 20%. Namun jika ditarik lebih dalam, maka persentase yang mendominasi ada
di skala 1-5. Artinya masyarakat memang belum benar - benar puas
dengan pelaksanaan PSBB di Malang
Raya, meskipun banyak juga audiens yang tidak mengambil kesimpulan bahwa PSBB
juga tidak memuaskan. Terbukti dengan respon di skala 6-10, yang diakumulasi
masih mencapai angka 38,9%
Data selanjutnya yang dapat kami
jaring dari responden, adalah bagaimana tingkat efektivitas PSBB dari persepsi
mereka. Dari respon dan survey kepada 118 responden, dengan menggunakan skala
linear 1-10 untuk mengukur efektivitasnya, didapatkan data seperti berikut ini:
Bahwa 17,8% responden memilih
angka satu yang artinya melihat PSBB di Malang Raya sangat tidak efektif.
Pilihan ini adalah pilihan paling dominan dari skala linear yang anda. Setelah
1, skala terbanyak kedua yang dipilih responden adalah 5 (16,1%) dan 3 (12,7%).
Dari data tersebut, bisa ditarik
kesimpulan, bahwa dominan audiens merasa
bahwa pelaksanaan PSBB di Malang Raya dinilai masih tidak efektif untuk bisa
menurunkan angka pertumbuhan pasien Covid-19.
Sementara, apakah masyarakat
masih setuju jika PSBB diperpanjang. Dominasi responden (45,8%) mengakui bahwa
tidak perlu lagi PSBB untuk diperpanjang. Hal tersebut linier dengan keputusan
pemerintah untuk tidak lagi memperpanjang PSBB dan memilih menerapkan normal
baru
